Senin, 02 Mei 2016

Buka saja ke publik kalau sudah gila

Menurut Anda, aneh atau tidak apabila terdapat seorang majikan yang tidak mengetahui berapa ia mengeluarkan uang untuk pembantunya? Majikan tidak tahu pembantunya mendapat uang berapa dari dirinya, dan tidak tahu apakah pembantu itu mencari penghasilan lain selain dari dirinya atau tidak.

Jika Anda sebagai majikan, bagaimana perasaan Anda?

Semoga Anda sepakat bahwa negeri ini milik rakyat. DPR merupakan perwakilan dari pemilik negeri ini. Pemerintah merupakan pembantu rakyat. Rakyat yang memilih ketua pembantunya secara langsung yaitu Presiden, sementara itu Presiden dibantu oleh para menteri dan PNS – pembantunya pembantu.

Lalu apakah rakyat tau mereka menggaji para pembantunya berapa?

Kalau melihat komponen APBN ada Belanja Pegawai, apakah hanya itu yang diterima pembantu dari majikannya? Nyatanya tidak. Banyak komponen di luar belanja pegawai yang bermuara di dompet pribadi para pembantu rakyat.

Apakah rakyat tau? 
Jangankan rakyat, si pembantu itu juga mungkin tidak tahu darimana pendapatan yang dia terima.

Keadaan yang kurang terang benderang ini mengundang banyak pembantu untuk berbuat mesum di berbagai pos anggaran milik majikan. Korupsi mulai dari yang makan kertas, makan bensin sampai makan orang ga akan hilang kalau masih banyak ruang remang-remang.

Terakhir, berdiskusi dengan seorang doktor lulusan amerika yang pernah kuliah juga di New Zealand, negara yang selalu masuk 4 terbaik dalam skor Corruption Perception Index, mengatakan bahwa disana……. setiap warga negara dapat melihat secara detil… berapa seorang pejabat mendapatkan transferan masuk dari negara.

Hal ini dapat terjadi karena didukung dengan sistem pembayaran yang serba transfer, ga ada lagi pegawai pemerintah yang terima duit tunai. Selain itu, sistem IT pengelolaan keuangan negara telah terintegrasi sehingga semua komponen pembayaran yang berasal dari dompet negara masuk ke satu rekening pegawai dan selalu update secara online.

Apakah Indonesia bisa?
Tentu, sistem IT keuangan kita sudah mampu untuk melakukan itu.

Tapi apakah mungkin? 
Itu tergantung kegilaan dari para pimpinan pembantu rakyat di negeri ini, termasuk para perwakilan majikan di senayan.
Apakah mereka berani secara sukarela mempertontonkan kepada publik segala yang ia terima dari negara?

Gaji, tunjangan bulanan, tunjangan tahunan, tunjangan khusus, tunjangan jabatan, uang rapat, uang perjalanan dinas, uang ………. Seluruhnya dibuka ke publik. Rakyat bisa mengakses informasi berapa penghasilan total yang diterima setiap pembantunya … per bulan.

Jika mereka berani, tentu saya yakin mereka sudah gila.

Gila, karena mereka berani untuk menjelaskan kepada publik mengapa rakyat harus memberikan uang sebanyak itu ke rekening pribadinya. Berani mengatakan kepada rakyat bahwa kinerjanya pantas untuk mendapatkan uang sebanyak itu.

Gila, karena mungkin akan mengakibatkan timbulnya persaingan antar kementerian/ lembaga di negeri ini untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari rakyat dengan cara mempertontonkan secara jelas dan gamblang kinerjanya selama ini.

Gila, karena mungkin akan banyak para pembantu yang dilaporkan tetangganya ke KPK karena para tetangga merasa tidak masuk akal pendapatan yang resmi hanya segitu tapi rumah dan kendaraannya sangat mewah.

Gila kan?

Yah, mungkin memang cara untuk mencapai “negara yang bebas dari korupsi disebabkan partisipasi seluruh rakyat” sekaligus menciptakan “negara yang memiliki kementerian/lembaga yang bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat”... perlu cara yang agak sedikit gila.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar